Dalam upaya memperkuat hubungan dengan media massa serta meningkatkan transparansi informasi publik, Komite Pimpinan Pusat Departemen Eksekutif Mahasiswa (KPP DEM) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama publikasi dan edukasi kepemiluan. Penandatanganan ini digelar secara resmi di Jakarta pada Rabu (12/11), dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua lembaga serta perwakilan media nasional.
Wujud Komitmen Terhadap Keterbukaan Informasi Ketua KPP DEM menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
“Peran media massa sangat penting dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan terbuka. Melalui MoU ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang tentang kerja-kerja pengawasan pemilu,” ujar Ketua KPP DEM dalam sambutannya.
Sementara itu, perwakilan dari Bawaslu RI menegaskan bahwa keterlibatan media adalah pilar utama pengawasan partisipatif. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Bawaslu membutuhkan dukungan dan kemitraan media untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif sekaligus menangkal disinformasi menjelang Pemilu 2025,” ujar salah satu Anggota Bawaslu RI. Kolaborasi Strategis di Era Digital Nota kesepahaman antara KPP DEM dan Bawaslu ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:
- Penguatan hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan media,
- Kolaborasi dalam penyebaran informasi publik terkait pengawasan pemilu,
- Edukasi publik tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi,
- Peningkatan kapasitas mahasiswa dan jurnalis muda dalam literasi media politik,
- Upaya bersama dalam menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital.
KPP DEM berkomitmen untuk menjadikan kerja sama ini sebagai wadah pembelajaran bagi generasi muda agar lebih kritis, partisipatif, dan peka terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.
Media Sebagai Mitra Demokrasi
Dalam sesi diskusi yang digelar usai penandatanganan MoU, sejumlah jurnalis dari berbagai media nasional mengapresiasi inisiatif kolaboratif ini. Menurut mereka, kerja sama antara lembaga kepemudaan dan penyelenggara pemilu akan menjadi contoh sinergi positif dalam membangun demokrasi yang sehat dan terbuka.
“Keterlibatan mahasiswa dan organisasi masyarakat dalam pengawasan publik melalui media akan memperluas ruang transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu,” kata salah satu redaktur media nasional yang hadir dalam acara tersebut.
Harapan untuk Pemilu yang Lebih Terbuka
Kedua belah pihak berharap agar MoU ini menjadi awal dari kerja sama jangka panjang antara Bawaslu dan komunitas mahasiswa di seluruh Indonesia. Melalui jaringan KPP DEM yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan informasi terkait pengawasan pemilu bisa menjangkau hingga ke level kampus dan masyarakat akar rumput.
Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim pemberitaan yang sehat dan edukatif, di mana media massa tidak hanya menjadi penyalur informasi, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga integritas demokrasi.
Menjaga Semangat Kolaborasi
Acara penandatanganan MoU ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang konstruktif antara KPP DEM, Bawaslu, dan insan pers. Semangat kolaboratif ini diharapkan menjadi teladan bagi lembaga lain dalam membangun demokrasi yang sehat, terbuka, dan partisipatif di Indonesia.